Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah bersiap menerapkan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan yang tidak lulus atau belum uji emisi.
Baca Selengkapnya →
Yuk, ikut rayakan HUT-496 Kota Jakarta dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan berkontribusi pada aksi hemat energi!
Baca Selengkapnya →
Makin gencarnya pelaksanaan razia uji emisi yang berakibat denda tilang pada kendaraan yang tidak lulus uji emisi, membuat Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus meluaskan jangkauan layanan uji emisi bagi warga Jakarta. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan berkolaborasi bersama produsen otomotif roda empat dan roda dua untuk memasifkan layanan uji emisi.
Baca Selengkapnya →
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mulai melakukan penindakan tilang bagi kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi mulai 1 September 2023.
Baca Selengkapnya →
Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat akan jatuhkan sanksi kepada perusahaan Concrete Batching Plant (CBP) yang melanggar lingkungan. Salah satunya PT Merak Jaya Beton yang kedapatan tidak memenuhi dokumen lingkungan berupa Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah saat dilakukan Sidak, Rabu (30/8). Sanksi tersebut dikeluarkan pasca-temuan beberapa pelanggaran di lokasi perusahaan tersebut.
Baca Selengkapnya →
Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan pribadinya, baik mobil atau motor yang berusia di atas 3 tahun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, hal ini ditujukan sebagai upaya mendorong perbaikan kualitas udara di ibu kota.
Baca Selengkapnya →
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan sanksi kepada dua perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batubara yaitu PT. Trada Trans Indonesia dan PT. Tans Bara Energy yang berlokasi di Jakarta Utara. Kedua perusahaan tersebut diberi sanksi administrasif berupa paksaan pemerintah setelah terbukti belum melengkapi pengelolaan lingkungan yang berpotensi mencemari lingkungan.
Baca Selengkapnya →
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) menyelenggarakan Lokakarya Nasional Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah di Indonesia dalam mengakses dan memanfaatkan pendanaan iklim alternatif untuk berbagai proyek prioritas pembangunan berketahanan iklim. Kegiatan ini didanai sepenuhnya oleh Uni Eropa melalui GCoM Asia Project.
Baca Selengkapnya →
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melarang semua kendaraan bermotor milik pegawai hingga tamu yang belum uji emisi masuki area kantor. Kebijakan ini berlaku mulai 21 Agustus 2022 diseluruh area perkantoran DLH hingga Suku Dinas Kota Administrasi dan Satpel LH Kecamatan.
Baca Selengkapnya →